The Lottery dan Demokrasi Mayoritas

Shirley Jackson menulis “The Lottery” pada tahun 1948 sebagai sebuah alegori gelap tentang kekerasan ritual, tradisi buta, dan kepatuhan sosial. Di sebuah desa kecil yang tampak biasa, penduduk berkumpul setiap tahun untuk melakukan sebuah “lotere” mengerikan — bukan untuk hadiah, melainkan untuk mengorbankan seseorang sebagai bagian dari tradisi. Dengan santai Jackson menuliskan, “Some places have already quit lotteries,” menegaskan bahwa warga tahu “lotere” itu tidak lazim, tetapi tetap mempertahankannya karena “that's the way it has always been.”

Pada zaman sekarang, di mana demokrasi populer dan approval rating pemimpin dijadikan ukuran legitimasi rezim, The Lottery muncul kembali sebagai cermin kritis: apakah mayoritas suara benar-benar berarti keadilan dan moralitas, atau bisa menjadi alat penindasan dan legitimasi kekuasaan? Jackson, dengan kisah sederhana namun brutal, memperingatkan kita tentang risiko mayoritarianisme yang tidak sadar — bahwa mayoritas yang mendukung bisa menjadi pembenaran bagi kekejaman, bukan pelayanan.

Dalam demokrasi modern, persetujuan publik — misalnya melalui polling atau survei approval rating — sering dipandang sebagai bukti bahwa seorang pemimpin mendapat mandat moral. Namun persetujuan mayoritas bukanlah indikator objektif bahwa kebijakan atau tindakan pemimpin itu adil. Dalam The Lottery, tindakan ritual pembunuhan bukanlah suatu keputusan rasional berdasarkan “apa yang paling baik untuk semua warga,” tetapi tradisi brutal yang dipertahankan karena kebiasaan sosial.

Karakter Jackson tidak mempertanyakan moralitas ritual itu; mereka hanya mengatakan bahwa “lotere” adalah bagian dari tradisi, dan menolak mempertimbangkan alternatif. Ini selaras dengan analisis John Stuart Mill dalam On Liberty (1859) yang memperingatkan bahwa mayoritas bisa menindas minoritas apabila kuasa mayoritas tidak dibatasi oleh moralitas dan kritik. Jackson menampilkan secara fiksi bagaimana mayoritas yang patuh terhadap tradisi dapat mengeksekusi individu tanpa refleksi etis.

Selain itu, Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism (1951) menjelaskan bagaimana kepatuhan massal terhadap “aturan yang diterima” bisa diwujudkan dalam bentuk kekerasan politik yang diterima secara sosial. Persis seperti warga desa Jackson yang menerima lotere sebagai ritual yang harus dijalankan.

Sebuah rezim yang mengandalkan tingkat persetujuan tinggi (misal, approval rating 80%) dapat memanfaatkan legitimasi itu sebagai pembenaran kuat untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan jika kebijakan yang diambil bersifat otoriter atau diskriminatif. Dalam konteks itu, “mayoritas” menjadi landasan moral, bukan hanya politik.

Jackson memperlihatkan bahwa tradisi yang dilestarikan oleh mayoritas tidak selalu etis. Dalam cerpen, ia menggambarkan bagaimana warga mengumpulkan batu saat “lotere” diadakan. Mereka melempar batu ke pemenang lotere tanpa rasa keraguan gagah tentang moralitas tindakan mereka. Sebagai narator menyatakan: “Although the villagers had forgotten the ritual and lost the original black box, they still remembered to use stones.” Ini menunjukkan bahwa bahkan simbol ritual (kotak hitam) bisa hilang, tapi masyarakat tetap mempertahankan kekerasan sebagai bagian struktur sosial mereka.

Analoginya dengan rezim otoriter modern jelas: simbol kekuasaan bisa berubah (konstitusi, komisi, prosedur), namun kekerasan atau penindasan tetap berlangsung, dengan legitimasi mayoritas sebagai pendukung kuatnya.

The Lottery menyorot bahaya ketika masyarakat menghormat tradisi tanpa mempertanyakannya. Ritual itu diteruskan “hanya karena selalu begitu” — dan warga tidak mempertanyakan maknanya. Jackson menulis: “Lottery in June, corn be heavy soon.” Frasa ini menunjukkan hubungan tradisi dengan hasil panen, tetapi kesadaran warga lebih pada ritual itu sendiri ketimbang konsekuensi moral dan manusiawi.

Ketika rezim modern mengklaim persetujuan publik melalui polling tinggi, ada risiko bahwa persetujuan itu bersifat “kosong”: bukan persetujuan kritis, melainkan mekanisme validasi. Banyak warga mungkin menyetujui karena loyalitas, ketakutan, atau ingin “berselamat di atas kapal mayoritas,” bukan karena kebijakan pemerintah benar-benar adil atau etis.

Hal ini sejalan dengan konsep system justification theory dalam psikologi sosial: menurut teori ini, orang cenderung mempertahankan sistem yang ada bahkan jika sistem itu cacat, karena hal itu memberi mereka rasa stabilitas dan identitas (Jost & Banaji, 1994). Dalam situasi seperti itu, mayoritas tidak selalu berarti benar — hanya berarti sistem telah diterima secara sosial, bahkan jika sistem itu menindas.

Dalam rezim modern, persetujuan publik sering diukur melalui angka survei, polling, dan media — dan angka-angka ini bisa dimanipulasi atau “dibentuk” melalui propaganda, media kontrol, atau narasi dominan. Hal ini mirip dengan bagaimana tradisi lotere di desa Jackson berjalan dengan mekanisme sosial yang kuat dan seolah “dibenarkan” dari generasi ke generasi.

Dalam dunia digital, peneliti seperti Michael Hameleers (2021) telah menunjukkan bahwa narasi politis sering dibungkus dalam emosi moral — kemarahan, ketakutan, empati — untuk membentuk mayoritas persetujuan. Jika mayoritas ini tidak tercapai secara organik, narasi bisa dipengaruhi, dilegitimasi, dan dipertahankan secara artifisial. Seperti ritual brutal di The Lottery, mayoritas bisa menjadi mekanisme pembenaran tindakan yang sebenarnya tidak moral.

Cerita Jackson menggambarkan bahwa legitimasi kelompok bisa menjadi pembenar kekerasan kolektif. Dalam politik modern, rezim yang mendapat dukungan mayoritas bisa merasa berhak melakukan tindakan keras terhadap oposisi dengan dalih “melindungi mayoritas.” Hal ini menjadi sangat nyata ketika kebijakan represif dipertahankan dengan argumen “suara rakyat” alias “mandat demokratis.”

Banyak sejarawan dan pemikir demokrasi modern memperingatkan bahaya mayoritarianisme absolut. Alexis de Tocqueville, dalam Democracy in America (1835), sudah memberikan catatan bahwa demokrasi bisa menciptakan “tirani mayoritas.” Jackson secara fiksi menunjukkan bahwa tirani mayoritas bisa berjalan dalam tradisi penduduk desa, dan tidak memerlukan ideologi politik yang rumit — cukup kepatuhan dan rasa “ini sudah dilakukan”.

Membaca The Lottery hari ini tidak hanya relevan sebagai kisah horor klasik; ia menjadi panggilan moral dan refleksi publik tentang:

1. Validasi sosial. Berapa banyak persetujuan yang kita anggap sebagai validasi moral, sebenarnya adalah persetujuan kultural atau kelompok mayoritas, bukan penilaian objektif etika?

2. Kepatuhan budaya. Apakah kita mempertahankan tradisi politik atau sosial hanya karena “itu sudah ada sejak lama,” tanpa mempertanyakan apakah tradisi itu adil atau manusiawi?

3. Legitimasi kekuasaan. Apakah legitimasi melalui mayoritas selalu berarti moral atau pelayanan? Atau hanya pembenaran untuk mempertahankan kekuatan?

4. Konsekuensi obyektif. Ketika tindakan mayoritas menindas individu, siapa yang mempertanggungjawabkannya? Apakah legitimasi mayoritas cukup untuk membenarkan kekerasan, atau harus ada moralitas yang lebih tinggi?

Sebagai penutup bisa dikatakan The Lottery adalah cerita sederhana tentang sekelompok orang, kerikil, dan sebuah kotak hitam tetapi maknanya sangat dalam dan menakutkan. Sebuah masyarakat yang menjadikan tradisi sebagai hukum, mayoritas sebagai legitimasi moral, dan kekerasan sebagai ritual tidak jauh berbeda dengan sistem politik yang memberikan kekuasaan kepada mereka yang paling pandai membentuk opini publik.

Di era ketika pemimpin mengklaim legitimasi berdasarkan polling tinggi, dan publik merasa legitimasi mayoritas menjadi jaminan moral, Jackson memberi peringatan, bahwa: mayoritas tidak selalu berarti keadilan, dan persetujuan sosial bisa menjadi peti mati bagi nilai manusia.

Membaca ulang The Lottery adalah tindakan kritis — tindakan mempertanyakan sistem legitimasi yang kita terima sebagai wajar. Karena di balik angka polling dan sorak sorai massa, mungkin ada tradisi brutal yang terus berjalan, hanya menyamar sebagai persetujuan demokratis.